TNI AU Diharapkan Memiliki 2 Batalyon Hercules Tahun 2013 Mendatang

Jumat, 15 Oktober 2010

Jakarta, DMC – TNI Angkatan Udara diharapkan memiliki 2 batalyon pesawat jenis Hercules C-130B pada tahun 2013, yang memiliki kemampuan terbang untuk melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang (airbone). Harapan ini disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Sjahfrie Sjamsoedin di Skuadron 32 Lanud TNI Abdul Rahman Saleh, Malang, Jumat (14/9), saat meninjau 2 dari 5 pesawat Hercules C-130B yang akan melaksanakan retrovit (peremajaan kembali) di Bandung.

Saat ini TNI AU memiliki 21 pesawat sejenis, yang kondisinya pemeliharaan perlu ditingkatkan, sehingga melalui program retrovit dan jalur pengadaan, rencana memiliki 2 batalyon pada tahun tersebut dapat terwujud. Anggaran untuk program tersebut, sebagian akan diambil melalui APBN dan program Government to Government (G To G), di mana beberapa negara telah menawarkan ke Indonesia pesawat sejenis melalui hibah, namun demikian Kementerian Pertahanan masih mengkaji proses tersebut.

Selain itu, program peningkatan kemampuan pesawat saat ini juga akan ditunjang dengan kemampuan kualitas pemeliharaan depo satuan. Disamping ituke depan diharapkan program retrovit dapat dilaksanakan satuan sendiri, demikian ditambahkan Wamenhan.

Penambahan Alutsista TNI AL

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah untuk mendorong industri nasional yang berpotensi menjadi lebih profesional, inovatif, efektif, dan efisien serta terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan Alutsista dan non-Alutsista, Wamenhan meneruskan kunjungannya ke perusahaan galangan kapal swasta, PT Lundin Industry Invest (PT LII), Banyuwangi.

Saat ini PT LII telah menerima pesanan dari TNI Angkatan Laut untuk pembuatan kapal jenis kapal cepat rudal, yang akan dipersenjatai dengan missile 20 mm dan akan di uji coba akhir tahun 2011. Pengadaan Kapal Cepat Rudal Nasional yang diberi nama Trimaran ini, dibiayai melalui APBN dan akan digunakan untuk keperluan patroli laut. Di samping itu, TNI AL juga akan memulai proyek Kapal Perusak Kawal Rudal yang rencananya akan dikerjakan di Surabaya pada bulan November tahun ini, demikian disampaikan Wamenhan seusai meninjau lokasi galangan kapal.

Sebelumnya di perusahaan ini, TNI AL juga memesan kapal Rigid Inflatable Boat (RIB) atau sejenis perahu karet, untuk digunakan pasukan Korps Pasukan Katak (Kopaska), di samping itu perusahaan ini juga menerima pesanan dari negara lain untuk digunakan oleh militernya. Hal ini dari wujud peningkatan industri pertahananan Indonesia, yang dikerjakan oleh perusahaan swasta nasional, sehingga diharapkan ke depan perusahaan galangan kapal baik milik negara (PT PAL) maupun milik swasta nasional bisa lebih kompetitif baik harga maupun kualitas.

Selama kunjungan kerjanya di Jawa Timur, Wamenhan didampingi pejabat dari Kementerian Pertahanan diantaranya Dirjen Renhan Marsda TNI Bonggas S. Silaen, S.Ip, Dirjen Ranahan, Laksda TNI Susilo serta pejabat dari Bank Negara Indonesia Tbk. dan beberapa pejabat Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Pada kesempatan itu Komandan Lanud Abdul Rahman Saleh Malang, Marsekal Pertama TNI Dwi A. Putranto, melepas rombongan kembali ke Jakarta. (TP/PGN/Ars)

Sbr : Dephan

PT PAL Membuat Kapal Perusak Kawal Rudal

SURABAYA, KOMPAS.com - Dalam waktu empat tahun ke depan, PT PAL Indonesia bekerja sama dengan perusahaan kapal Belanda segera menyelesaikan kapal perusak kawal rudal (PKR). Ke depan, kapal jenis kapal ini akan memperkuat armada pertahanan TNI Angkatan Laut.

"Tahun 2014 mendatang, pembuatan Kapal PKR di PT PAL Indonesia ditargetkan selesai. Nilai investasi kapal ini sebesar Rp 2,2 triliun, kata Direktur PT PAL In donesia Harsusanto, Jumat (15/10/2010) di sela peluncuran Kapal Double Skin Bulk Carrier 50.000 DWT Erlyne di galangan kapal divisi niaga PT PAL Indonesia, Surabaya.

Selain membuat kapal perusak kawal rudal, PT PAL Indonesia juga akan membuat dua kapal selam. Namun demikian, dalam waktu dekat, PT PAL Indonesia masih membutuhkan dana sekitar Rp 250 miliar untuk proses restrukturisasi.

Dalam kesempatan sama, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, pembuatan kapal PKR diharapkan mampu menumbuhkan serta mengembangkan kembali PT PAL Indonesia sebagai industri strategis. Menurut Mustafa, untuk pengadaan alutsista, pemerintah sudah menganggarkan Rp 150 triliun dalam APBN untuk kontrak tahun jamak (multiyears).(Ars)



Sbr : Kompas

Wamenhan: Indonesia Perlu Tiga Kapal Selam

Kamis, 14 Oktober 2010

Malang (ANTARA News) - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Indonesia sedikitnya membutuhkan tiga kapal selam baru. "Jangan dua, kita perlu tiga kapal selam," katanya menjawab ANTARA di sela-sela kunjungan kerjanya di Jawa Timur, Kamis.

Ia menjelaskan, Indonesia telah menetapkan untuk membuat kapal selam sendiri yang pengerjaannya dimulai pada 2014.

"Kita persiapkan semuanya, agar pada 2014 kita sudah dapat mulai membangunnya," kata Sjafrie dengan nada optimis.

Sementara mempersiapkan kapal selam produksi dalam negeri, Kementerian Pertahanan juga tetap melanjutkan pengadaan dua kapal selam baru dari mancanegara.

"Kita siapkan kembali skema pengadaan, pendanaannya, dan lain-lain. Hingga pengadaan dua kapal selam itu tetap berjalan," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Among Margono mengatakan, proses pengadaan dua kapal selam itu telah memasuki tahap kualifikasi.

"Jadi, kita laksanakan terus prosesnya," katanya.

Sebelumnya, TNI Angkatan Laut menender ulang pengadaan dua kapal baru, karena prosesnya belum disetujui.

Pengadaan dua unit kapal selam itu dibiayai fasilitas Kredit Ekspor (KE) senilai 700 juta dolar AS, yang diperoleh dari fasilitas pinjaman luar negeri di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004-2009.

"Kami sudah tentukan spesifikasi teknisnya, serta kemampuan dan efek penggentar yang lebih dari yang dimiliki negara tetangga, kata Among.

Pada tender pertama, dari empat negara produsen kapal selam yang mengajukan tawaran produk mereka, seperti Jerman, Perancis, Korea Selatan, dan Rusia, TNI Angkatan Laut telah menetapkan dua negara produsen sesuai kebutuhan yaitu Korea Selatan dan Rusia.(Ars)


Sbr : AntaraNews

Intelejen Harus Proaktif Deteksi Separatis

Jakarta (ANTARA News) - Institusi intelejen harus proaktif turun hingga "ke bawah" guna mendeteksi tumbuhnya gerakan separatis di tanah air.

"Tidak hanya instansi di daerah yang harus memperkuat pemantauan terhadap tumbuhnya separatis. Institusi intelejen pun harus proaktif turun ke bawah," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Hafid Abbas, kepada ANTARA usai diskusi "Dampak Gerakan RMS di Den Haag-Belanda" di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya ia mengatakan benih-benih separatis muncul di lingkup masyarakat terkecil di tingkat bawah. Karena itu sensitivitas harus dibangun di tingkat bawah, tidak saja dengan memperkuat pemantauan instansi daerah tetapi juga institusi intelejen.

Selain itu, ia mengatakan bahwa sekecil apapun masalah yang timbul di lingkup masyarakat terkecil harus diketahui dan diselesaikan. Sehingga masalah kecil tidak menjadi besar di kemudian hari.

Akar masalah yang muncul yang dapat memicu timbulnya kelompok separatis terkadang tidak linier, tetapi kompleks dan multidimensi. Karena itu, ia mengatakan penyelesaiannya pun tidak bisa dilakukan secara linier.

Ia mengambil contoh dari kasus amuk massa di Buol yang terjadi belum lama ini yang menurutnya awalnya diselesaikan secara linier. Akibatnya, kasus meninggalnya seorang tahanan bernama Kasmir Timumun (19) dalam tahanan Polsek Biau Kabupaten Buol, berujung pada amuk massa.

Langkah dialogis di masa depan harus ada dan didahulukan. "Terbuka, transparan dengan kekuatan masyarakat yang ada," tegas Hafid.

Dengan cara itu diharapkan tidak tumbuh kelompok-kelompok separatis seperti Republik Maluku Selatan (RMS) atau pun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(Ars)


Sbr : AntaraNews

Pemerintah RI Mempertimbangkan Hibah C-130 Dari AS dan Australia

MALANG--MICOM: Pemerintah Indonesia hingga kini masih mempertimbangkan tawaran hibah sejumlah pesawat angkut C-130 Hercules dari Amerika Serikat dan Australia.

"Belum, kami belum memutuskan. Semua masih kami pertimbangkan," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Malang, Jawa Timur, Kamis (14/10).

Seusai meninjau kesiapan Skuadron Udara 32 Pangkalan Udara Abdurahman Saleh, dia mengatakan, pemerintah telah menetapkan untuk memfokuskan pesawat tempur dan angkut, seperti C-130 Hercules.

Karena itu, lanjut Sjafrie, ada dua langkah yang dapat dilakukan. Pertama, memelihara dan meningkatkan kesiapan pesawat Hercules yang sudah ada, antara lain, melalui program retrofit atau peremajaan.

"Dan kedua, mengadakan pesawat Hercules baru, seperti yang sudah ditawarkan AS dan Australia," ujarnya. Namun, lanjut Sjafrie, tawaran hibah dari kedua negara itu masih dipertimbangkan dari segala aspek.

Pada kesempatan terpisah, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Erry Biatmoko mengatakan, AS menawarkan hibah enam Hercules Tipe E dan siap diberikan pada 2012.

Sebelumnya, AS juga menjanjikan bantuan pengadaan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dan J untuk Indonesia. Bantuan itu berupa potongan harga dengan menggunakan fasilitas Foreign Military Financing (FMF) dan bantuan suku cadang bagi pesawat angkut berat Hercules.

Sementara itu, Australia menawarkan Hercules Tipe J. Populasi Hercules yang dimiliki TNI Angkatan Udara tercatat 21 unit yang kini dioperasikan di Skuadron Udara 31/Halim Perdanakusuma dan Skuadron 32/Abdurahman Saleh.

Khusus di Skuadron Udara 32 dari 11 unit Hercules yang dioperasikan, hanya enam yang dinyatakan siap. Sisanya masih menjalani masa pemeliharaan rutin.


Sbr : MediaIndonesia

Tiga Mi-35P Terbaru Milik TNI AD Menjalani Uji Terbang

Selasa, 12 Oktober 2010

JAKARTA--MICOM: Tiga unit Helikopter Mi-35P milik TNI Angkatan Darat menjalani uji terbang setelah tiba di Indonesia pada akhir September 2010. Uji terbang dilaksanakan di landasan Skuadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, mulai Selasa (12/10).

Ketiga unit helikopter yang menjalani uji terbang itu bernomor ekor HX-3503, HX-3504, dan HX-3505. Uji terbang pertama dijalani helikopter Mi-35P bernomor ekor HX-3503 dengan pilot Rusia Vallery Khalasnikov.

Sedangkan dalam uji itu sebagai ko-pilot, merangkap test pilot maintenance Letkol CPN Made Ardana dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat. Selain pilot dan ko-pilot ikut dalam penerbangan uji seorang flight engineer Rusia Maxim Kurchkov serta pendamping dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat Letkol Herry.

Pengujian dilakukan mulai uji fungsi di darat dan di udara dengan ketinggian sekitar 5.000 kaki dengan rute Halim Perdanakusuma-Atang Sandjaya (Bogor).

TNI Angkatan Darat sebelumnya telah memiliki dua unit heli serbu buatan Rusia itu. Dengan kedatangan tiga unit Heli Mi-35 itu, maka kini TNI Angkatan Darat telah memiliki lima unit helikopter Mi-35P dan bermarkas di Skuadron 31/Serbu Pusat Penerbangan Angkatan Darat. Tiga unit heliopter tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dari Rusia pada pekan depan. (Ars)


Sbr : MediaIndonesia